Quote: Australia Nyatakan SBY dan Megawati Tak Terlibat Korupsi Pencetakan Uang
Kamis, 31 Juli 2014 | 19:48 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRIL
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah tuduhan Wikileaks soal dugaan korupsi percetakan uang negara di kediamannya, Bogor, Kamis (21/7/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — Kedutaan Besar Australia di Jakarta menegaskan, tidak ada keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, dalam kasus securency sebagaimana disebut oleh Wikileaks.
Beberapa jam setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers mengenai laporan Wikileaks, Kamis (31/7/2014) siang, Kedubes Australia mengirimkan pernyataan pers ke berbagai media dan di situs web Kedubes Australia.
Isi surat itu adalah klarifikasi mengenai perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Australia mengenai dugaan suap bernilai jutaan dollar Australia.
Kasus ini diduga melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara itu dengan sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara.
"Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama, yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka. Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden Indonesia bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan securency," demikian pernyataan pers yang dibuat dalam versi bahasa Indonesia di situs Kedubes Australia.
Sebelumnya, Presiden SBY membantah berita yang ditayangkan Wikileaks dan dikutip oleh media online nasional Sindonews.com tentang dugaan keterlibatannya dalam korupsi pencetakan uang negara di Australia pada tahun 1999. Presiden meminta Pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait dugaan adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.
Sindonews tak mau kalah dengan TVOON media pendukung PraHara memang beda
http://ift.tt/1zAcbo8
Quote: Didesak SBY Klarifikasi Info WikiLeaks, Australia Bungkam
Muhaimin
Kamis, 31 Juli 2014 − 17:37 WIB
Didesak SBY Klarifikasi Info WikiLeaks, Australia Bungkam
Presiden SBY memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut namanya di WikiLeaks. | (Dok Setneg)
JAKARTA - Desakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pemerintah Australia agar mengklarifikasi info WikiLeaks yang menyebut SBY dalam kasus dugaan korupsi proyek pencetakan uang, membuat Australia tersudut.
"Saya minta Australia segera mengeluarkan statement yang terang agar nama baik Ibu Mega dan saya sendiri tidak dicemarkan, agar tidak ada kecurigaan terhadap pejabat Indonesia lainnya, dan itu penting, kita ingin dengar langsung dari Australia," kata SBY, dalam konferensi pers di Istana menanggapi pemberitaan Sindonews berjudul "Ungkap Dugaan Korupsi, WikiLeaks Sebut SBY dan Mega.".
Pemerintah Australia hingga hari ini (31/7/2014) belum memberikan klarifikasi. Pemberitaan Sindonews tertanggal 30 Juli 2014 berisi bocoran dokumen WikiLeaks, di mana ada surat perintah dari pemerintah Australia melalui Mahkamah Agung Victoria di Melbourne, agar melarang publikasi kasus dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang diduga melibatkan para tokoh dan pemimpin Asia.
Nama Presiden SBY, mantan presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan menteri Laksamana Sukardi masuk dalam daftar nama tokoh Asia yang disebut dalam dokumen WikiLeaks itu. (Baca: SBY Klarifikasi Berita WikiLeaks dan Sindonews)
Australia tidak hanya tersudut oleh desakan SBY. Para aktivis dan kelompok media di Australia yang kaget dengan surat perintah itu juga mendesak pemerintah Australia mengklarifikasi.
Wartawan Australia yang berbasis di Prancis, Benjamin Ismail, mengatakan tindakan pemerintah Australia itu tidak bisa diterima. "Dan tidak dapat membenarkan sensor lengkap seperti yang berlaku untuk semua berita dan penyedia informasi, termasuk pada wartawan dan warga biasa," katanya.
"Kami mendesak pihak berwenang (Australia) untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan nasional dan untuk mengembalikan transparansi dalam kasus ini," lanjut dia, seperti diberitakan AFP.
Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, juga mengecam kebijakan pemerintah Australia itu. "Ini bukan hanya masalah pemerintah Australia yang gagal untuk memberikan informasi soal kasus korupsi internasional," kata Assange yang kini bersembunyi di Kedutaan Ekuador yang berbasis di London, Inggris.
Pemerintah Australia tetap bungkam atas berbagai desakan itu.
memang beda
Link: http://adf.ly/qjzCo Australia Nyatakan SBY dan Megawati Tak Terlibat Korupsi Pencetakan Uang
Put the internet to work for you.
0 komentar:
Posting Komentar