Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI
Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dirinya
yakin jika massa buruh tidak akan melakukan aksi
mogok nasional karena telah melihat kondisi
sebenarnya dimana anggaran subsidi BBM terus
mengalami pembengkakan. "Saya sangat yakin bahwa teman-teman buruh bisa
melihat secara riil di lapangan bahwa ini adalah suatu
kebutuhan bersama. Saya tidak yakin kalau mogok
nasional akan dilakukan," ujarnya di Jakarta, Minggu
(31/8/2014). Dia mengungkapkan, bisa saja para pimpinan dari
organisasi buruh mengajak para anggotannya untuk
melakukan aksi. Namun jika hal itu dilakukan, maka
kerugian juga akan dialami oleh para buruh. "Silahkan saja para elit di organisasi buruh
menyampaikan ajakannya, tapi saya sangat yakin
buruh mengerti konsidi yang hadapi oleh pemerintah
dan menjadi kepentingan kita bersama. Karena nanti
kalau dipaksakan harga BBM tidak dinaikan, mau tidak
buruh kesulitan untuk mendapatkan BBM di SPBU." lanjutnya. Sarman menjelaskan, memang ada alasan yang kuat
bagi pemerintah jika ingin mencabut anggaran
subsidi BBM dan menaikan harga jualnya. Hal ini
karena dalam 3 tahun sampai dengan 4 ta hun terakhir
anggaran subsidi ini menjadi hambatan yang
menganggu pergerakan ekonomi nasional. Terlebih lagi, saat ini subsidi tersebut hampir
mencapai Rp 400 triliun sehingga mengurangi ruang
gerak pemerintah untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur yang juga sangat diharapkan oleh
masyarakat. "Sehingga memang dalam hal ini kenaikan BBM adalah
sesuatu yang harus diterima. memang terasa pahit
tapi ini demi kepentingan kepentingan bersama.
Karena Rp 400 triliun ini pemerintah bisa
menjanjikan kepada masyarakat bahwa infrastruktur
yang dibutuhkan oleh m asyarakat bisa direalisasikan," jelasnya. Menurut Sarman, jika pemerintah ingin anggaran
subsidi ini terserap lebih dan produktif, maka mau
tidak mau harus dialihkan kepada sektor lain seperti
untuk subsidi pupuk, subsidi bibit pertanian, dan
pembangunan infrastruktur. "Jadi kalau buruh mau
mogok, maka harus dilihat kenaikan ini dari perspektif kepentingan bersama," katanya. Selain itu, jika subsidi tersebut tidak segera dicabut
atau minimal dikurangi, maka antrean panjang di SPBU seperti yang terjadi beberapa waktu lalu akan terus berlangsung dan menghambat roda
perekonomian nasional. "Apakah tega melihat antrean panjang di SPBU akibat
kebijakan pembatasan kuota BBM s eperti kemarin?
Ini harus disikapi dengan bijak. Kalau ini masih
berlangsung, pergerakan ekonomi masyarakat di
daerah juga makin melambat. Itu sangat menganggu
ekonomi di daerah jika pembatasan BBM bersubsidi berlangsung terus," tandasnya.
Link: http://adf.ly/rd0Kb Pengusaha Tak Yakin Buruh Mogok Nasional Jika Harga BBM Naik
Put the internet to work for you.
0 komentar:
Posting Komentar