Kasus pajak BCA kembali dibuka setelah ditangkapnya Hadi Purnomo oleh KPK Bulan April lalu. Banyak kalangan yang menilai kasus BCA merupakan pintu masuk untuk kembali mengusut kasus BLBI yang terjadi di awal tahun 1999. Lalu pertanyaan kembali muncul apakah KPK punya cukup nyali yang kuat untuk menguak kasus ini hingga tuntas?
Cerita berawal dari ditangkapnya Hadi Purnomo 21 April 2014. Bukan tanpa alasan, ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirjen Pajak setelah menerima seluruh permohonan keberatan pajak PT BCA Tbk atas transaksi non-performing loan (NPL) sebesar Rp 5,7 triliun dan negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 375 miliar. Kemudian KPK didesak menjadikan kasus korupsi pajak Bank Central Asia sebagai pintu masuk untuk mengusut penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
BCA berdalih hasil koreksi Direkorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap laba fiskal sejumlah Rp 6,78 trilyun harus dikurangi sebesar Rp 5,77 trilyun tidak harus membayar pajak, karena transaksi pengalihan aset dilakukan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). KPK harus menyelidiki klaim BCA atas pengalihan aset tersebut, karena sampai saat ini, skema BLBI-BPPN itu masih menyisakan permasalahan.
Penggelapan tersebut disinyalir memanfaatkan celah hukum dengan cara melakukan belanja di luar kewajaran, seperti menaikkan tunjangan dan gaji karyawan, serta menyuap oknum pejabat, sehingga jika hal tersebut dibuka, maka bisa menyasar BLBI. Terlebih ketua KPK sebelumnya Antasari Azhar pernah menyelidiknya.
Atas dasar itu, KPK harus membukanya dan mengusut dugaan keterlibatan pemilik BCA saat itu, yang penyelidikannya sudah mengarah kepada Sjamsul Nursalim dan Anthony Salim. Hadi Poernomo menguntungkan BCA sebagai wajib pajak badan atau korporasi.
Keputusan Hadi menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil, menjandikan BCA tidak harus membayar pajak dan modus ini merupakan bagian dari kejahatan perbankan yang harus diungkap dan diselesaikan KPK karena merugikan keuangan negara.
Kasus BCA merupakan fenomena yang tak kunjung usai, karena ditenggarai banyak kasus serupa yang terjadi di sektor perbankan. Adapun potensi kerugian negara dari pajak perbankan setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp 10-12 trilyun. Dengan fakta yang terpapar jelas seperti ini harusnya KPK tak gentar menusut tuntas dan menangkap pelakunya. Kita semua beharap kasus ini akan segera tuntas. Semoga…
Link: http://adf.ly/rZRXk KPK Jangan Takut Usut Kasus Pajak BCA & BLBI [DUKUNG KPK]
Put the internet to work for you.
0 komentar:
Posting Komentar