Foto Hakim MK, Hamdan Zoelva dan Patrialis Akbar
Ternyata ada 2 hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berasal dari latar belakang partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta sehingga banyak pihak yang menyoroti netralitas MK dalam penanganan sengketa Pilpres 2014. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai LSM seperti Migrant Care, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Sipil, Pukat, FSGI, Setara Institute, LBH Jakarta, ICW, Kontras, dan lain-lain, meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap independen. Hal itu terkait hasil Pilpres 2014 yang akan digugat capres gagal.
"Kita beri dukungan kuat untuk kawal sampai tuntas. Saya mau beri sedikit ancaman bahwa kami perlu ingatkan agar MK tak lawan akal sehat publik yang menentukan pilihan polit iknya. Ini ujian MK atas segala macam keraguan, terkait 2 calon Hakim MK yang berlatar dari parpol. Kalau bisa buktikan, maka keraguan SBY dan para stafnya pada MK bisa ditepis," tegas peneliti Setara Institute Ismail di hadapan Ketua MK Hamdan Zoelva, di Gedung MK, Jakarta, Senin (21/7/2014), seperti yang diberitakan liputan6.com.
Koalisi Masyarakat Sipil tersebut diterima langsung oleh Ketua MK Hamdan Zoelva dan Sekjen MK Janedjri M Gaffar. Sementara itu, Koordinator Kontras Haris Azhar menyoroti latar belakang 2 Hakim MK yang berasal dari partai politik, yaitu Hamdan Zoelva dari PBB dan Patrialis Akbar dari PAN. Kedua partai itu diketahui tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta. Haris pun meminta agar tak ada kepentingan politik yang menyusupi keputusan yang akan diketok MK.
"Jangan sampai pesta demokrasi tercederai. Komposisi MK yang bisa datang dari parpol, kami mau ada ketegasan seperti pak hamdan dari parpol, bisa memunculkan kepercayaan, bukan politis praktis. Itu pesan kami dan betul sekali, semua kepastian fondasi dari MK," jelas Haris. "Dan kunjungan ke MK, kami menganggap ada potensi besar membawa permasalahan hukum ke sini. Oleh karena itu kami meminta MK agar tetap netral," ucapnya.
"Kunjungan ini merupakan kunjungan koalisi permanen yang ketiga. Sebelumnya kami ke KPK dan Mabes Polri," ujar koordinator Kontras, Haris Azhar. Dalam pertemuan itu, Ketua MK, Hamdan Zoelva didampingi oleh Sekjen MK, Janedri Mh Ghafar. Haris mengatakan, kunjungan ke KPK pada saat itu meminta agar KPK mengawasi permainan politik uang saat pilpres. Sedangan kunjungan ke Mabes Polri, dalam rangka meminta menjaga keamanan. Haris juga meminta, karena hakim konstitusi berlatar belakang partai politik, supaya tidak terlibat politik praktis.
Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Romo Benny Susetyo menambahkan, MK merupakan gerbang terakhir untuk menjaga roh konstitusi. "Koalisi Masyarakat Sipil Permanen berharap hakim MK betul kredibel, independen, supaya MK bisa tetap dibanggakan masyarakat karena di sini konstitusi bisa dirawat dan dijaga," tandasnya. Baca juga berita tentang kubu Prabowo laporkan KPU ke polisi.
Hamdan Zoelva: MK Akan Adil Dalam Sengketa Pilpres 2014
Menyikapi kekhawatiran beberapa pihak akan netralitas Mahkamah Konsitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2014 karena berbagai alasan, terutama karena Mahfud MD, Ketua Tim NasionalPemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa merupakan mantan ketua MK, Hamdan Zoelva menjamin MK akan netral. Menurutnya, Mahfud merupakan masyarakat biasa yang punya hak konstitusi untuk mencari keadilan.
"Mahfud itu masyarakat biasa. Siapapun yang datan g minta keadilan akan diperlakukan sama, entah pejabat atau rakyat biasa. Buruh kecil satu orang lawan pemerintah kalau benar ya dimenangkan," kata Hamdan, di Jakarta, Senin (21/7), seperti yang dikabarkan suarapembaruan.com. Dia menegaskan, MK bersikap adil dalam menangani seluruh perkara termasuk perkara pilpres. Tidak ada keistimewaan yang diberikan MK melalui putusannya.
"Saya anggap suara masyarakat pada umumnya. MK akan adili tiap perkara, termasuk kalau ada perkara Pilpres. MK akan perlakukan siapa yang berperkara itu sama," katanya. Hamdan juga menegaskan kalau MK tidak bisa ditekan. Sebab, independensi hakim MK merupakan harga mati. Tidak dapat dibeli apalagi ditawar-tawar. "Saya ingin tegaskan siapapun tak ada yang bisa tekan MK, indepedensi itu harga mati. Indepedensi bukan kenikmatan hakim untuk bebas, tapi hak rakyat. Indepedensi hak rakyat untuk dapat keadilannya," tegasnya.
http://ift.tt/1xLsNWZ
Link: http://adf.ly/qlrv9 Ternyata 2 Hakim MK Berasal dari Parpol Koalisi Prabowo
Put the internet to work for you.
0 komentar:
Posting Komentar