DPR di Indonesia semuanya sama saja. Tidak mencerminkan seorang wakil rakyat, sedangkan tugasnya adalah menyampaikan aspirasi rakyat tapi pada kenyataannya banyak aspirasi rakyat yang tidak sampai.
DPRD minta kenaikan gaji dan tunjangan, apakah uang yang mereka telan sepadan dengan kinerja yang selama ini? Mereka hanya memuaskan kepentingan pribadi. Yang selama ini mereka hanya memikirkan uang, uang dan uang. Mereka diperbudak dengan uang-uang rakyat. Bisa kita lihat yang terjadi di banten saat ini, 85 anggota DPRD meminta kenaikan gaji dan tunjangan dengan alasan dinas keluar negeri. dengan alasan seperti itu mereka sudah mengantongi Rp.17,5 juta. Tanpa meminta kenaikan gaji dan tunjangan pun sebenarnya itu semua sudah cukup dengan tambahan nominal sebesar itu. Kita lihat dengan keadan dengan masyarakat di Banten. Menurut narasumber yang saya temui, Ali Surohman yang tidak lain adalah komisi II DPRD Kota Serang membenarkan bahwa daerah kasemen a dalah wilayah termiskin dengan penghasilan Rp. 400 rb perbulan.
Untuk masalah gaji, gajianggota dewan di Indonesiamemasuki peringkat 4 terbesar di dunia. Seorang anggota DPR dalam setahun dapat memiliki pendapatan sekitar 780 juta rupiah. Jika ditotal dalam satu tahun pendapatan seorang anggota DPRDbisa melampaui 1 milyar. Gaji yang cukup fantastis untuk ukuran sebagian besar rakyat Indonesia yang hidupnya masih dibawah garis kemiskinan, yang katanya nasib dan kepentingan mereka akan diperjuangkan oleh sang wakil rakyat. Seumpamanya para anggota DPR tidak digaji, apakah mereka masih mau mengemban amanah dan menyalurkan aspirasi rakyat?
Sebenarnya tidak heran dengan apa yang terjadi di banten sekarang. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Semua tercermin dengan sikap induknya, yaitu DPR RI yang diperlihatkan selama ini di publik..Para wakil rakyatRI yang barusan dilantik,sudah digaji tapi belum bekerja, itu sangat menjadi tontonan memalukan bagi rakyat. Bukankah seharusnya mereka lebih meningkatkan komunikasi dan menjalin silaturahmi politik ketimbang berseteru memperebutkan kursi kepemimpinan DPR?
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tugas DPR ialah bekerja untuk mewakili aspirasi rakyat, memegang kepercayaan rakyat, tetapi yang terjadi saat ini adalah para anggota DPR sibuk mengurusi konflik internalnya. Para anggota DPR belum bekerja secara produktif tetapi sudah menerima gaji. Penerimaan gaji mereka berbanding terbalik dengan kinerja mereka. Mereka diapresiasikan pada pemilu 2014 silam, tapi mereka tidak ada pengapresiasian kembali oleh mereka. Mereka digaji dari APBN, bukankah sama saja mereka memakan uang rakyat?
Selengkapnya
Link: http://adf.ly/unP7j [Mengintip] Uang Haram Para Wakil Rakyat
Put the internet to work for you.
0 komentar:
Posting Komentar