Merdeka.com - Pendiri Soksi, Suhardiman menyatakan, usulan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung kepada pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk menarik diri dan menolak hasil Pilpres 9 Juli lalu mencederai demokrasi. Menurut Suhardiman, usul itu jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden RI.
"Akbar sudah mencoreng apa yang disepakati Golkar yakni menyangkut catur sukses. Pengunduran diri dari pilpres merupakan kegagalan posisi Golkar di tengah-tengah percaturan demokrasi," kata Suhardiman dalam keterangan pers di kediamannya, Jalan Kramat Batu, Nomor 1 Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (3/8).
Suhardiman mengatakan demokrasi itu sesuai dengan AD/ART yang ada di tubuh Golkar yakni kemandirian, demokrasi, pembangunan, dan kekaryaan. Menurutnya, pernyataan Akbar itu menjadi bagian dalam dua belas dosa besar yang ada dalam kegagalan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dalam memimpin Golkar.
Dalam pemaparan itu, Suhardiman juga melanjutkan enam kegagalan Ical dalam memimpin Golkar, seperti menjadikan Golkar alat untuk kepentingan pribadi.
"Ketum Partai Golkar gagal dalam mengelola partai karena partai dijadikan alat untuk memperjuangkan dan mempertahankan pribadi. Koorporasi dan kroninya dan tidak lagi menempatkan partai sebagai aset nasional yang berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Suhardiman.
Ical juga dianggap berbohong dengan janji yang diucapkannya pada Munas VIII Partai Golkar di Riau-Pekanbaru. Menurut Soksi, saat itu Ical sesumbar akan membangun gedung DPP Partai Golkar sebanyak 25 tingkat dan menyediakan dana abadi sebesar Rp 1 triliun bagi Golkar.
Pihaknya juga menilai wacana Ical dan elite Golkar lainnya yang menyebut jika Golkar akan menjadi partai oposisi adalah ide yang ngawur. Menurut pihaknya, wacana itu tak sesuai dengan AD/ART Golkar yang selalu dalam pemerintahan.
"Menjadikan Partai Golkar sebagai oposisi adalah sebuah ide yang ngawur karena bertentangan dengan doktrin karyawanisme di mana setiap kader Partai Golkar harus selalu berkarya untuk nusa dan bangsa baik di supra maupun di infra struktur politik," kata Suhardiman.
Suhardiman mengatakan, kebijakan oposisi itu juga merugikan kader partai yang saat ini tengah duduk di pemerintahan seperti Gubernur, Bupati, dan wali kota. Bahkan, pemecatan kader Golkar yang mendukung pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah k ebijakan yang keliru.
"Memberhentikan kader Golkar karena mendukung Cawapres Jusuf Kalla merupakan upaya memecah belah Partai Golkar," pungkasnya.
http://ift.tt/1o1BWKv
.. 
Link: http://adf.ly/qp4Fo Pendiri Soksi anggap Akbar Tandjung & Ical biak kerok di Golkar
Put the internet to work for you.
0 komentar:
Posting Komentar